Ke Suatu Tempat

Kalau kita pergi ke suatu tempat dengan transportasi publik, apakah kita harus membayar?

Bolehkan si pemilik transportasi meminta bayaran karena kita sudah diantar ke tempat yang kita inginkan

Apakah masuk akal bagi kita membayar transportasi publik dengan melebihkan sedikit sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengantarkan kita?

 

---

 

Siapa pun presiden yang terpilih nanti, bisa dipastikan harga BBM, sembako, dan segala macam kebutuhan pokok pasti naik. Presiden tak bisa mencegah turunnya daya beli uang, ini fakta yang harus dipahami seluruh umat manusia. Terlebih, dengan kondisi perang Ukraina VS Rusia, Palestina VS Israel + negara yang ingin terlibat seperti Yaman, Amerika, dan Inggris menjadikan dunia terjerembap dalam kekalutan. Kenaikan harga adalah sesuatu yang tak terelakkan. Tinggal tergantung bagaimana tim presiden (baca: kementerian, pemerintah pusat, dan beragam tim khusus lainnya) menanggulangi hal tersebut yang berimbas pada signifikansi dampak.

 

Presiden akan tetap didemo mahasiswa dan buruh dengan tema yang terus berulang -dan membosankan bagi para pejabat tinggi pemerintahan. Para penghujat pun tidak akan lenyap. Oposisi jalur salah ini selalu dibutuhkan sebagai anjing yang menggigit pemerintahan . Siapa pun presidennya, hal ini pasti terjadi.
 

---
 

Kursi presiden adalah sebuah tempat tujuan, nama tujuannya adalah 'orang Indonesia nomor 1'. Saat ini, ada sekelompok orang yang sedang memperebutkan 1 lokasi tujuan tersebut dengan kendaraan yang berbeda. Partai, itulah kendaraan mereka, sebuah kendaraan publik yang bisa dinaiki oleh siapa pun dan dimiliki oleh pihak tertentu. Apakah pebisnis boleh memiliki partai? Tentu saja. Ini kendaraan publik. Oke, sekarang baca kembali ke paragraf paling awal.
 

---
 

Kita sepakat bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, tapi banyak hal yang bisa dibeli dengan uang. Sama juga dengan metode bayar; tidak semua hal perlu dibayar dengan uang. Mari Saya ingatkan metode kuno: barter.
 

Barter adalah metode transaksi yang tidak menggunakan uang. Ia bergantung pada perkiraan kesetaraan harga. Seberapa setara satu karung beras dengan singkong? Seberapa layak 10 ekor ayam dengan daun bayam?. Seberapa berterima kasih kursi presiden 5 tahun dengan sumbangsih ke partai? (hmm).
 

Kini, pembayaran tidak hanya bisa dilakukan dengan uang. Ada barter exposure misalnya, Saya membantu, Anda dapat kecipratan dikenal oleh banyak orang. Tanpa uang.
 

Sama pula dengan partai, partai tidak begitu membutuhkan uang karena uang dari anggota sudah cukup untuk menghidup partai. Lagi pula, bisa miskin presiden terpilih jika mengembalikan uang kepada partai pengusungnya. Uang terima kasih bukanlah hal yang begitu dibutuhkan pada level kekuasaan, terlebih kekuasaan tingkat tinggi.
 

Lantas, presiden bayar apa ke partai? yang paling sederhana adalah dengan kebijakan. Mari Saya beri contoh sederhana.
 

Anggaplah Saya seorang pengusaha pasir, Saya ingin presiden membuat kebijakan yang menguntungkan Saya, tentu saja. Maka, Saya akan mendorong para rekan partai agar peraturan dan kebijakan penambangan pasir menjadi perhatian. Misal, Saya akan mendorong pemerintah pusat untuk ketat dalam memberantas tambang pasir ilegal. Saya akan mendorong para NGO (Non Government Organization) lingkungan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memerangi praktik tambang pasir ilegal yang merusak lingkungan. Bahkan, mendorong PBB untuk menyinggung Indonesia atas dasar kemanusiaan dan lingkungan. Saya akan membujuk pemerintah untuk mewajibkan para pengusaha konstruksi agar mengambil pasir hanya dari tambang yang memiliki izin. Tentu saja kebijakan ini menguntungkan karena perusahaan tambang pasir yang Saya miliki sudah memiliki izin sejak lama. Sejalan dengan itu, Saya akan membuat perusahaan baru yang bisnisnya membantu pengurusan izin tambang pasir. Selama proses bisnis pengurusan izin tambang sukses menangkap praktik tambang ilegal, selama itu juga Saya meminta izin terus diperketat, meminta Kementerian Lingkungan Hidup menangkap para pebisnis kecil ilegal, dan menciptakan ketergantungan pengusaha konstruksi pada perusahaan Saya. Lambat laun, perusahaan Saya akan memonopoli bisnis pasir di Indonesia. Ya, selama Saya bisa meminta kebijakan tambang pasir.
 

Kebijakan pemerintah tersebut adalah hal baik. Saya akan membuatnya makin baik dengan melibatkan para peneliti dan akademisi yang peduli dengan isu tambang pasir ilegal. Sedangkan, bagi minoritas, si penambang ilegal, mereka akan mengeluhkan kehidupan yang makin sulit karena kebijakan pemerintah yang baru.
 

Dari contoh tersebut, bisa muncul beragam pertanyaan. Apakah kebijakan mengenai tambang pasir adalah hal yang merugikan masyarakat? apakah baik bagi negeri? apakah pengusaha besar diuntungkan? Apakah berperikemanusiaan? Apakah berdampak bagi kelestarian lingkungan? Apakah memutus rantai ekonomi keluarga kecil?.
 

---

Jika kursi presiden 1 adalah sebuah tempat tujuan. Lalu, apa tujuannya menjadi presiden?.
Yo Ndak Tahu Kok Tanya Saya

Didik Setiawan
Karawang, 24 Januari 2024
23.35